Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan pajak hiburan sebesar 10% untuk sejumlah fasilitas olahraga berbayar, termasuk olahraga padel yang tengah populer. Kebijakan ini mulai berlaku per 1 Agustus 2025 dan mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai payung hukum pelaksanaan pajak hiburan untuk olahraga ini masih memerlukan aturan teknis yang lebih rinci, terutama dalam penentuan kategori “olahraga yang termasuk hiburan” dan mekanisme pemungutannya.
Daftar 21 Fasilitas Olahraga yang Terkena Pajak 10%
Kebijakan ini mencakup 21 jenis fasilitas olahraga, di antaranya:
- Fitness (yoga, pilates, zumba)
- Lapangan futsal/sepak bola
- Tenis, bulu tangkis, basket, voli
- Squash, panahan, kolam renang
- Ice skating, panjat tebing, biliard, bowling, berkuda
- Padel, sasana tinju/bela diri, jetski, hingga atletik/lari
Latar Belakang Kebijakan
Penerapan pajak hiburan pada olahraga sebenarnya sudah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Namun, detail implementasi diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menilai tarif 10% untuk olahraga padel dan sejenisnya sudah ideal. Ia berpendapat bahwa pungutan tersebut sejalan dengan praktik pengenaan pajak hiburan di sektor olahraga rekreasional di negara lain, asalkan transparan dan tidak memberatkan masyarakat.
Dampak Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen
Bagi pelaku usaha, kebijakan ini berarti mereka harus menyesuaikan sistem pembayaran untuk memasukkan komponen pajak hiburan. Beberapa pengelola lapangan padel dan gym telah mengumumkan penyesuaian harga sejak awal Agustus.
Sementara itu, konsumen mungkin akan merasakan kenaikan tarif sewa lapangan atau biaya keanggotaan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pungutan pajak ini merupakan kontribusi untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk penyediaan fasilitas publik.
Penutup
Meski kebijakan pajak olahraga ini sudah berlaku, regulasi teknis yang lengkap masih dinantikan agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan kebingungan. Pemda DKI Jakarta diharapkan segera menerbitkan Pergub sebagai acuan detail, sehingga pelaku usaha dan masyarakat memiliki kepastian hukum.
Kelola Administrasi Pajak dan Gaji Karyawan dengan Mudah
Bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan ini, memastikan pencatatan pajak dan pengelolaan payroll karyawan secara akurat menjadi semakin penting.
BEST HR hadir sebagai solusi HRIS terintegrasi yang memudahkan pengelolaan data karyawan, perhitungan payroll, hingga integrasi kepatuhan pajak. Dengan fitur BEST HR yang punya beragam modul pendukung lainnya, bisnis Anda bisa tetap patuh regulasi sekaligus efisien dalam operasional HR.
Pelajari lebih lanjut di HR Cloud dan Konsultasikan kebutuhan HR Anda dengan Tim Profesional kami, serta Dapatakan Demo Gratisnya sekarang! #BESTHRinAction #BESTwaytoGROW