Pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk Indonesia. Namun, seringkali banyak karyawan bertanya-tanya, “Perusahaan sudah memotong pajak saya setiap bulan, jadi kenapa saya masih harus lapor pajak lagi?” Ini adalah pertanyaan yang wajar, tetapi penting untuk memahami alasan di balik kewajiban ini agar tidak melewatkan pelaporan pajak tahunan yang bisa berdampak pada kepatuhan pajak Anda.
1. Lapor Pajak Berbeda dengan Bayar Pajak
Banyak orang mengira bahwa jika pajak penghasilan (PPh 21) sudah dipotong oleh perusahaan dan disetorkan ke negara, maka kewajiban pajaknya sudah selesai. Faktanya, pembayaran pajak dan pelaporan pajak adalah dua hal yang berbeda.
- Pembayaran pajak dilakukan oleh perusahaan dengan cara memotong gaji karyawan dan menyetorkannya ke kas negara.
- Pelaporan pajak adalah kewajiban individu untuk mengonfirmasi bahwa pajak yang telah dibayarkan sesuai dengan perhitungan yang benar.
2. SPT Tahunan Sebagai Bentuk Transparansi dan Verifikasi
SPT Tahunan berfungsi sebagai alat verifikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong dan disetorkan sudah sesuai. Selain itu, melalui pelaporan SPT, Anda juga bisa mengetahui apakah ada kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak yang harus dikoreksi.
3. Potensi Penghasilan Tambahan yang Harus Dilaporkan
Jika Anda memiliki sumber penghasilan lain di luar gaji, seperti bisnis sampingan, investasi, atau honorarium, maka pendapatan tersebut juga harus dimasukkan dalam pelaporan SPT. Meskipun gaji utama sudah dipotong pajak oleh perusahaan, penghasilan lain tetap perlu dihitung untuk memastikan kewajiban pajak Anda telah terpenuhi.
4. Mendapatkan Bukti Kepatuhan Pajak (NPWP Aktif dan Valid)
Pelaporan SPT juga menjadi indikator kepatuhan pajak seseorang. Jika tidak melaporkan pajak tahunan, status NPWP bisa menjadi tidak aktif, dan hal ini dapat menyulitkan dalam berbagai keperluan administratif, seperti pengajuan pinjaman, pembelian properti, atau pengurusan visa ke luar negeri.
5. Hindari Sanksi dan Denda Pajak
Pemerintah mewajibkan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Jika terlambat atau tidak melapor, karyawan bisa terkena denda sebesar Rp100.000 sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Jangan Sampai Telat Lapor Pajak!
Meskipun pajak sudah dipotong oleh perusahaan, sebagai karyawan Anda tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang transparansi keuangan pribadi dan menghindari sanksi yang bisa merugikan.
Jangan tunggu sampai mepet! Batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk karyawan adalah 31 Maret 2025. Yuk, segera lapor pajak Anda!
